Tolak Partisipasi Tim Israel di Piala Dunia U20: Wakil Ketua MPR Tekankan Komitmen Soekarno

ArahPena.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, telah menyampaikan penolakannya terhadap keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20.

Terkait penolakan tersebut, Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa penjajahan Israel terhadap Palestina masih belum selesai hingga saat ini.

Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengingatkan komitmen mantan Presiden Soekarno terkait isu tersebut.

Ternyata, bukan hanya Hidayat Nur Wahid yang menolak keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20, tetapi ada pejabat lain yang juga menginginkan penolakan tersebut, seperti Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Baca Juga: AKP Agnis Juwita Manurung: Profil dan Biodata Kasatlantas Malang yang Diduga Suka Pamer Kekayaan

Gubernur Bali tersebut telah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait penolakan keikutsertaan tim Israel dalam ajang tersebut.

Dalam suratnya, Gubernur Bali menegaskan bahwa kebijakan Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.

Perlu diketahui, Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia mulai tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023.

Terdapat 24 Timnas yang akan berlaga, salah satunya tim dari negara Israel, dan telah banyak mendapat penolakan, termasuk Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

Melalui Instagram resmi MPR RI, hidayat Nur Wahid menyampaikan aksi penolakannya tersebut yang dilansir ArahPena.com.

Baca Juga: Ini Dia 13 Universitas Terbaik di NTB Versi UniRank Tahun 2023, Siap Bersaing di Skala Internasional!

"Diharapkan dengan semakin banyaknya partai yang mengedepankan prinsip ketaatan pada konstitusi, antara lain pembukaan UUD NRI 1945 yang oleh MPR bahkan dinyatakan tidak dapat diubah", ujar Hidayat Nur Wahid.

Ia beranggapan jika dengan melakukan penolakan terhadap Israel, maka itu akan memberikan sebuah dukungan kepada masyarakat Palestina.

Ia menyebutkan jika Israel telah menjajah Palestina sejak tahun 1948, dan tidak memberikan ruang sedikitpun kepada negara yang dijajah.